Jakarta - Merayakan pesta demokrasi adalah puncak kegembiraan rakyat dalam   menentukan masa depan bangsanya untuk itu polri menghimbau masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif pada masa tenang pilkada 2017. Tujuannya Agar pesta demokrasi berjalan sesuai agenda sehingga nilai demokrasi bisa baik, kita berharap tidak ada konflik terjadi. Aparat  Kepolisi sangat berharap kondisi seperti itu terpenuhi.  kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin. "Polri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mewujudkan situasi tenang menjelang pilkada, akan tetapi peran masyarakat tak kalah penting untuk mewujudkan situasi yang kondusif "imbuh Boy".  Boy Rafli meminta masyarakat tidak menggelar demonstrasi pada rentang 12 hingga 14 Februari sebab polri telah mendapat informasi akan adanya aksi massa pada masa tenang, Itu kan masa tenang masa panitia untuk persiapan" tutur Boy" Dalam catatan polri bahwa pelaksanaan pilkada di 101 daerah terpantau normal, namun terdapat tiga daerah yang tergolong rawan dan menjadi sorotan ialah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Sementara di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang akan berjalan lancar, Pihaknya  telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk TNI dan Polri untuk menjamin situasi tetap aman. Selaku Mendagri saya optimistis walau pemetaan berbagai pihak ada daerah yang diindikasikan rawan,  semua pihak baik penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun tim pengamanan dan tim hukum sudah berkoordinasi. "kata Tjahjo. (MIC)

Jakarta - Tak mau ditilang seorang remaja menabarak anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) atas nama Briptu Dwi Prasetyo  yang hendak memeriksanya. Kejadian tersebut terjadi di Pos 6 Jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Kamis (15/12).

Kanit Laka Satlantas (Kepala Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas) Wilayah Jakarta Utara, AKP Sigit Purwanto, mengatakan kecelakaan tersebut disebabkan saat anggota sedang melakukan pengaturan lalin.

"Saat itu anggota kami sedang melakukan pengaturan lalu lintas, ketika itu ada pelaku penabrakan yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena melawan arus dan tidak menggunakan helm," ujar Sigit, Kamis (15/12).

Pelaku penabrakan atas PA (16), warga Jalan Pisangan 3, RT06/RW12, Jakarta Timur yang sedang melintas sekitar Pukul 09.00 WIB.

"Pelaku berboncengan dengan seorang teman wanitanya dengan melawan arus dan tidak mengenakan helm. Saat itu anggota kami menghentikannya dan menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan," katanya.

Namun pelaku saat itu tidak membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK, sehingga korban hendak melakukan penilangan terhadap pelaku.

"Saat ditilang teman perempuan pelaku sempat hendak turun dan berjalan kaki ke arah Timur (Semper) namun ketika petugas mengeluarkan kertas tilang, kemudian tidak lama setelah itu pelaku tancap gas dan menabrak anggota kami," tutur Sigit.

Disebutkannya korban sempat terseret karena hendak menghentikan sepeda motor pelaku yang tancap gas dan aksinya tersebut sempat menjadi tontonan banyak orang di titik simpul kemacetan itu.

"Anggota kami mengalami luka lecet-lecet pada bagian kaki dan tangan, namun karena berbagai faktor dan menimbang pelaku masih anak di bawah umur dan orang tuanya sudah datang meminta maaf maka akhirnya pelaku dibebaskan," tandasnya.

Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mensinyalir eksekusi mati tahap ketiga akan dilakukan usai Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada Juli 2016.

Selama ini, berembus kabar bahwa eksekusi akan dilakukan bulan ini.

"Ya, mungkin saja (setelah lebaran). Puasa-puasa eksekusi kan tidak bagus. Masa lagi puasa mau eksekusi," ujar Prasetyo di kantornya, Rabu (18/5/2016) malam.

Namun, Prasetyo tidak memastikan tanggal eksekusi dilakukan. Ia pun belum dapat menyebutkan jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi di Nusakambangan karena beberapa terpidana masih menjalani upaya hukum.

"Belum ada. Kita lihat nanti," kata Prasetyo.

Kejaksaan Agung masih menutup rapat informasi apa pun terkait eksekusi mati tahap ketiga.

Di sisi lain, Polda Jawa Tengah menyebut eksekusi mati dilakukan bulan ini dengan terpidana mati sebanyak 15 orang.

(Baca: Polda Jateng: 15 Narapidana Akan Dieksekusi Mati Pertengahan Bulan Mei)

Belakangan, sejumlah nama terpidana mati yang hendak dieksekusi menyebar luas. Namun, Kejaksaan Agung membantah nama-nama yang beredar.

Hingga saat ini, baik nama maupun tanggal eksekusi belum ditentukan. (Baca: Ini Alasan Jaksa Agung Belum Terbuka soal Eksekusi Mati Tahap Tiga)

Meski belum ada kepastian kapan eksekusi terpidana mati jilid III dilakukan, sejumlah persiapan sudah dilakukan di Lapas Batu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kepolisian pun telah menyiapkan sejumlah regu tembak untuk mengeksekusi.

Bekasi - Bom yang ditemukan di Jalan Raya Bintarajaya VIII RT 04/RW 09, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, akan diledakkan pada saat serah terima jaga Paspampres, Minggu (11/12) besok, dan bersamaan dengan car free day.

"Rencananya akan diledakkan besok di Istana Negara," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Sabtu (10/12) malam di lokasi.

Namun, Tim Densus 88 Antiteror telah terlebih dahulu membekuk pelaku, yang diduga akan melakukan bom bunuh diri. Ketiga pelaku diamankan Densus 88 Antiteror sekitar pukul 14.00 WIB.

Para pelaku teroris tersebut adalah dua orang laki-laki dan seorang perempuan.

Mereka adalah, NS, AS dan DYN. Saat penggerebekan mereka mengontrak di Jalan Bintara Jaya VIII RT 04/RW 09, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Mereka baru lima hari mengontrak di kontrakan milik Opung Mangun.

Saat penggerebekan, di lokasi ditemukan barang bukti berupa bom yang saat ini ditangani oleh pihak Gegana Polda Metro Jaya.

Menurutnya, bom aktif yang terdapat di lokasi merupakan bom yang akan diledakkan oleh seorang "pengantin" perempuan yakni DYN (27). Dian tinggal di daerah Jatimulya RT 18/RW 06 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sementara itu, menurut Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Umar Surya Fana mengungkapkan, pihak telah melakukan evakuasi terhadap warga sekitar yang berada di radius 200 meter.

"Ini bom kimia yang belum tahu, berdampak seperti apa terhadap warga sekitar. Makanya kami evakuasi masyarakat sekitar yang berjarak 200 meter," ujar Umar.

Namun sejak pukul 20.00 WIB, warga yang dievakuasi keluar rumah, diperbolehkan masuk kembali ke dalam rumah.

Polisi kini telah menjaga di radius 10 meter atau tepat di depan pagar kos-kosan, lokasi kediaman terduga teroris.

Bekasi - Para terduga teroris yang dibekuk anggota Tim Densus 88 Antiteror di Bintarajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat telah diintai sejak perjalanan dari Solo, Jawa Tengah menuju Jakarta, dan digerebek saat singgah di Kota Bekasi, Sabtu (10/12).

Dua terduga teroris dibekuk Densus 88 setelah tiba di Kota Bekasi, tepatnya di bawah flyover Kalimalang. Kedua pelaku ini adalah NS dan AS, pelaku pria. Sedangkan, terduga waninta berinisial DYN, yang akan berperan sebagai "pengantin" atau pelaku bom bunuh diri yang diamankan di Jalan Bintara VIII RT 04/RW 09, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat.

"Pembuntutan dilakukan oleh anggota Densus 88 Antiteror dari Solo ke Jakarta terhadap kendaraan Agiya B 1578 GFX yang kendarai pelaku NS dan AS," ujar Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Umar Surya Fana, Sabtu (10/12) malam.

Menurut dia, setibanya di Jakarta kendaraan yang ditumpangi NS dan AS kemudian menjemput "pengantin" wanita, DYN, di daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang membawa sebuah kardus.

Selanjutnya, DYN diantar ke kantor pos sekitar daerah Bintara untuk mengirim kardus yang dibawa DYN.

Setelah mereka pergi, kemudian paket tersebut diambil dan dibuka oleh anggota Densus 88 Antiteror. Dan ternyata, isinya barang-barang berupa pakaian dan surat wasiat dari teduga DYN kepada kedua orangtuanya.

Isi surat wasiat tersebut menyatakan kesiapan pelaku DYN melakukan amaliyah, meledakkan bom bunuh diri.

Dari kantor pos, ketiga terduga terorid ini menuju ke kos-kosan di Jalan Bintara Jaya VIII Bekasi. Di Lokasi ini, DYN turun dari mobil dengan membawa sebuah tas ransel warna hitam, masuk ke kamar 104.

Selanjutnya, kedua terduga meninggalkan DYN sendiri.

Saat NS dan AS meninggalkan kos-kosan DYN. Anggota Densus 88 melakukan pembuntutan terhadap mobil mereka.

"Sekitar pukul 15.40 WIB dilakukan penangkapan terhadap NS dan AS, di bawah flyover Kalimalang," ujarnya.

Kemudian sekitar pukul 15.50 WIB dilakukan penangkapan terhadap terduga DYN di Jalan Bintara Jaya VIII, Kota Bekasi dan ditemukan bom siap ledak di dalam kamar 104 yang tersimpan di dalam tas ransel warna hitam.

Rencananya, bom tersebut akan diledakkan di Istana Negara pada saat serah terima jaga Paspampres, Minggu (11/12), bersamaan dengan event car free day setiap hari Minggu.

Bom telah diledakkan pukul 19.15 WIB dalam lingkungan terkendali oleh Tim Jihandak Den Gegana Sat Brimob Polda Metro Jaya berjumlah 10 personel Pimpinan Kompol Jerol Combotai dan Tim Jihandak dari Den B Gegana Korps Brimob pimpinan Ipda Dwi berjumlah 6 anggota.

Sekitar pulul 21.30 WIB, tim Jihandak telah meninggalkan lokasi dengan membawa beberapa barang bukti di dalam tas besar.

Bekasi - Densus 88 terus mengembangkan temuan bom rakitan di Perum Bintara Jaya VIII, Bekasi. Berselang beberapa jam dari penangkapan tiga terduga teroris di Bekasi, tim Densus 88 kembali menangkap satu terduga teroris di Dusun Sabrang Kulon, Matesih, Karanganyar.

"Pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2016 pukul 18.15 WIB, telah dilaksanakan penangkapan terhadap SY alias Abu Izzah," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto, Sabtu (10/12/2016) malam.

Tiga pelaku yang ditangkap sebelumnya di Bekasi berinisial NS, AS, dan DYN. Rikwanto mengatakan, dalam kelompok ini, SY berperan sebagai perakit bom yang ditemukan di Bekasi tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, bom tersebut diletakkan di rice cooker.

"Tersangka SY orang yang merakit bom yang dibawa oleh NS ke Jakarta," kata Rikwanto.

Saat ini, petugas telah membawa para pelaku untuk dimintai keterangannya. Informasi dari para pelaku dibutuhkan untuk mengembangkan penyidikan kepolisian.

Usai adanya penangkapan di Bekasi, Densus 88 menggeledah rumah orangtua DYN di Cirebon. Berdasarkan informasi, DYN mengirim paket ke rumah orangtuanya. Namun, belum diketahui isinya karena masih dikembangkan oleh Densus 88.

Keempat pelaku diduga terkait dalam jaringan Bahrun Naim. Bahrun merupakan warga negara Indonesia yang menjadi salah satu tokoh di Suriah setelah ia bergabung dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Densus 88 sebelumnya sudah beberapa kali meringkus pengikut Bahrun Naim yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya yang banyak mendapat sorotan yaitu Nur Rohman, pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo. Nur diketahui punya hubungan dekat dengan Bahrun. (kc)

Jakarta - Deru mesin alat berat terdengar jelas dari kejauhan. Alat berat itu tengah merapikan tanah merah di sisi jalan inspeksi Kalijodo.

Pelan tetapi pasti, keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang saat ini sedang cuti untuk kampanye, mewujudkan mimpi atlet skateboard dan BMX di Kalijodo mulai terwujud.

Di bagian tengah, para pekerja tampak berkutat dengan pekerjaannya masing-masing, mulai dari skate and BMX park, gedung serbaguna, monumen, hingga lainnya.

Sejak digusur pada Februari 2016 lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada dua pembangunan, yaitu Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Jakarta Barat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo di Jakarta Utara.

Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPTRA Kalijodo. Pada sisi itu, pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Untuk gedung, kini tengah dalam pembenahan di sisi dalam.

Sementara itu, lapangan futsal sudah rampung. Lapangan itu memakai rumput khusus. Di kedua sisinya juga sudah ditaruh gawang futsal.
Selain itu, taman, tangga, serta tempat duduk juga sudah rampung dikerjakan. Di antara RPTRA dan RTH dibangun jembatan penyeberangan setinggi lima meter. Jembatan itu juga untuk memudahkan keluar masuk kendaraan dari rumah pompa Kalijodo.

Memasuki RTH, dibangun juga bangunan serbaguna. Di dalam bangunan tersebut dibangun mushala, toilet, dan tempat untuk usaha mikro. Di depan bangunan itu terhampar skate and BMX park.

Pembangunan fasilitas olahraga ekstrem itu kini pada tahap penghalusan. Hampir di setiap sisi rintangan sudah berbentuk. Setelah itu di belakangnya kini sudah di bangun taman. Taman itu ditanam pohon dan diberikan jalan lebih kurang selebar empat meter. Selain itu, sudah dibangun tujuh kios hingga ke sisi utara RTH Kalijodo.

"Nanti di tiap kios juga akan ada outdoor fitness," kata kontraktor pembangunan Kalijodo yang tak mau disebutkan namanya tersebut di Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).

Jakarta  - Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membuktikan ucapan tentang indikasi makar yang dirancang sekelompok masyarakat. Novel meminta Tito menyebut nama kelompok yang berencana menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo.

“Polri jangan blunder. Tunjuk dan sebutkan siapa yang mau buat makar,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin 21 November 2016. “Yang jelas, FPI tidak pernah punya agenda menggulingkan Jokowi.”

Tito dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengendus adanya sekelompok masyarakat yang berencana menggulingkan pemerintah Joko Widodo. Mereka ditengarai bakal menggalang massa untuk menduduki dan “menguasai” gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 November mendatang.

Novel membantah dugaan adanya pengerahan massa untuk demo 25 November. Menurut dia, FPI hanya akan berunjuk rasa pada 2 Desember. Aksi damai itu dilakukan dengan doa dan zikir bersama di Bundaran Hotel Indonesia hingga jalan Semanggi-Sudirman. Massa akan yang mengikuti “Aksi Bela Islam III” itu diklaim lebih besar dibanding jumlah peserta demo 4 November lalu yang memprotes dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rencananya, demonstran melakukan salat Jumat bersama di sepanjang jalan tersebut. Pengunjuk rasa tak akan bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Istana Negara, ataupun Monumen Nasional. Mereka juga tak bakal berorasi. “Kami hanya ingin berdoa untuk negeri Indonesia sekaligus memperingati Maulid Nabi. Kami juga berdoa supaya Ahok bisa segera ditahan dan dijebloskan ke penjara,” ujar Novel.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan lembaganya tidak menyetujui demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Demonstrasi tersebut justru kontraproduktif karena dianggap mengintervensi penegak hukum agar menahan Ahok. "Penegakan hukum seharusnya tidak diintervensi baik oleh penguasa maupun massa," kata dia.

Ihwal indikasi demo mengarah ke makar, Abdul menganggap komentar Tito itu berlebihan. "Saya tidak yakin umat Islam akan melakukan itu (makar)," kata dia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini, lewat siaran pers mengimbau warga NU tidak berunjuk rasa atas perkara Ahok. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang berlangsung.

Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Zaitun Rasmin, tak menganjurkan umat Islam berunjuk rasa soal perkara penistaan agama oleh Ahok.  "MUI memang tak menganjurkan, tapi kami juga tak bisa melarang," ujar dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta polisi tidak menimbulkan kegaduhan terkait dengan informasi dugaan makar. Menurut Didik, bila polisi menduga ada pihak yang mengganggu keamanan negara, tidak perlu ada wacana. "Langsung saja ambil tindakan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan polisi mengetahui sejumlah pertemuan yang dilakukan beberapa kelompok yang merencanakan makar. “Nanti pada waktunya kami akan panggil mereka. Tunggu saja," ujar dia.(tempo.co)

Jakarta - Mantan politikus Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika menyebut kasus yang menjerat anggota Komisi III DPR dari Demokrat, I Putu Sudiartana membuat keterwakilan daerah pemilihan Bali "impoten". 

Pasalnya, dari sembilan kursi, kini Bali hanya punya tujuh wakil setelah sebelumnya Jero Wacik juga terkena kasus korupsi.


Loyalis Anas Urbaningrum ini juga menyayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang gagal menertibkan kadernya untuk tak lagi terlibat dalam kegiatan rasuah. "Seharusnya DPP Demokrat bertanggungjawab terhadap hak Bali tersebut," kata Paset saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (30/6/2016).

Anggota DPD itu juga mengkritik sistem kaderisasi di partai bintang mercy yang semakin tak jelas. Pasalnya, Putu yang baru masuk partai itu langsung menjabat Wakil Bendahara Umum. Jabatan ini dianggap prestisius karena bertanggungjawab terhadap keuangan partai.

"Nah dengan posisi yang instan seperti sekarang maka tentu patut diduga ada hal spesial kalau melihat jabatannya di DPP dengan kecepatan dan peran yang dimiliki. Beliau diberikan posisi banggar (badan anggaran) dan jabatan wabendum," tegasnya.

Pasek lantas berharap Putu bisa membongkar yang sebenarnya terjadi. "Saya sih berharap Putu bisa buka saja apa yang terjadi kalau DPP sekarang tidak memperdulikan sementara tugasnya dibebankan ke dirinya," kata dia.

"Saya takutnya karena proyek yang digarap itu enggak terkait dengan Komisi III yang dibidanginya maka itu bisa saja karena posisi di banggar dan wabendum yang disandangnya," tutupnya.

Jakarta - Semua fasilitas yang ada dalam kelurahan baik gedung maupun fasilitas lainnya adalah hasil dariAPBD. Beberapa unit komputer yang di sebuah Kelurahan di Jakarta diduga telah di curi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dugaan sementara adalah oknum kebersihan yang ada di kelurahan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sedikit naik pitam dan masih belum mengetahui adanya Petugas Penanganan Prasarana Umum (PPSU) yang tertangkap mencuri komputer di kelurahan.

"Saya enggak tahu. Itu mungkin PHL ya? PHL kebersihan. Aku belum tahu, cek saja," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Meski begitu, Ahok menegaskan, bila terbukti mencuri PHL atau PPSU itu akan langsung dipecat.

"Kita pecat. Makanya kita enaknya sekarang karena kontrak individual. Karena kalau ada kasus bisa langsung copot, pecat, masukin penjara," tegas Ahok.

Guna mencegah hal serupa terjadi, Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan dari Lurah.
"Saya bilang kunci ada di lurah dan PNS yang membawahi mereka. Memang agak susah, orang PNS dan pejabat saja banyak yang maling," ucap Ahok.

Sebelumnya seorang PPSU atau biasa disebut Pasukan Oranye, ditangkap petugas Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena diduga mencuri komputer di kelurahan tempat dia bekerja.

"Sekarang sudah ditahan di Polsek Kebayoran Baru," kata Kapolsek Kebayoran Baru Ajun Komisaris Besar Ary Purwanto, saat dihubungi Liputan6.com.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga melapor dianiaya tersangka di sebuah lokasi pemakaman umum, Senin 30 Mei 2016. Saat diperiksa dan dimintai keterangan, polisi langsung melakukan penyelidikan. Tersangka yang masih dirahasiakan namanya tersebut ditangkap di kediamannya.

Jakarta - Kebijakan dan sangsi tegas wajib di jatuhkan pemerintah kepada maskapai penebangan manapun apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin kegiatan pelayanan dua perusahaan groundhandling yang menangani Lion Air di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang dan AirAsia Indonesia di Bandara Ngurah Rai, Denpasar mulai 24 Mei 2016.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo mengungkapkan, sanksi tersebut dijatuhkan menyusul kejadian salah akses penumpang internasional ke terminal domestik di Soetta dan Ngurah Rai baru-baru ini.

"Tindak lanjut kejadian kesalahan penanganan penumpang Lion Air dan Air Asia, maka saya berikan sanksi pembekuan sementara dua groundhandling yang berlaku lima hari kerja sejak surat dikeluarkan pada 17 Mei 2016," kata Suprasetyo dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/5).Suprasetyo mengungkapkan, pembekuan izin itu guna keperluan investigasi lebih lanjut, selain untuk perbaikan semua pihak agar lebih peduli pelayanan, keamanan, dan keselamatan. Sanksi pembekuan berlaku sampai dengan proses investigasi tuntas dilaksanakan dan membuahkan hasil.

"Kami sudah mengimbau agar Lion Air dan AirAsia mencari groundhandling lain supaya pelayanan terhadap penerbangan dapat terus dilakukan," jelasnya"

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menunggu laporan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR yang diduga fiktif hingga berpotensi merugikan negara mencapai Rp 945 miliar.

"Kami perlu melihat dulu temuannya secara rinci seperti apa. Sejauh ini kami baru tahu dari pemberitaan saja," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Jumat (13/5).

BPK dikabarkan menemukan potensi kerugian negara dengan total Rp 945.465.000.000 yang berasal dari kunker fiktif anggota DPR. Laporan BPK tersebut telah diserahkan ke Kesetjenan DPR sebelum diteruskan ke 10 Fraksi di DPR. Adanya temuan BPK tersebut tentu semakin mempertegas kualitas anggota DPR semakin buruk.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, laporan BPK tersebut merupakan fakta atas dugaan banyaknya anggota DPR tidak pernah mengunjungi daerah pemilihan (dapil) pada saat reses namun menyimpangkan anggarannya. Temuan BPK itu juga mematahkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang selalu diberikan BPK kepada DPR.

"Maka penyimpangan dana reses anggota semakin nyata," kata Lucius.

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membocorkan berita acara pemeriksaan (BAP) Presdir APL Ariesman Widjaja yang menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan dua Raperda mengenai reklamasi di pantai utara Jakarta.

Sebagaimana diberitakan media, dalam BAP itu, Ariesman mengungkapkan, PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran Kalijodo agar mendapat pemotongan kontribusi tambahan reklamasi di pantai utara Jakarta.

"Yang jelas BAP tidak bocor, tetapi memang salinan BAP diterima oleh AWJ sebagai tersangka sebagai bahan pembelaan di persidangan nanti," kata Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, di Jakarta, Jumat (13/5).

Meski demikian, Yuyuk tidak bisa memastikan kebenaran pemberitaan mengenai adanya barter di balik pemotongan kontribusi itu. Pihaknya juga tidak bisa mengonfirmasi pengakuan Ariesman yang tertera dalam BAP. Dikatakan, BAP hanya dibuka saat di pengadilan. Namun, Yuyuk membenarkan penyidik KPK juga mencecar Ariesman terkait pemotongan kontribusi.

"Isi BAP tidak pernah bisa dibuka kecuali nanti di pengadilan. Kalau (penyidik) menanyakan soal kontribusi iya, tetapi jawaban (Arisman) atas pertanyaan penyidik tidak bisa saya konfirmasikan," bebernya.

Disinggung apakah Pengawas Internal (PI) KPK bakal turun untuk memastikan adanya kebocoran BAP yang merupakan rahasia negara, Yuyuk tidak memberi penegasan. Dirinya hanya menjawab sejauh ini PI belum bersikap. "Belum," kata Yuyuk.

Seperti diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Pengawas Internal KPK untuk menyelidiki penyidik lembaga itu yang membocorkan hasil penyidikan ke media. Ahok menilai, penyidik seharusnya tidak boleh membocorkan hasil penyidikan ke publik.

Ahok sebelumnya juga sudah menegaskan tidak pernah ada barter antara Pemprov DKI dan para pengembang reklamasi untuk tambahan kontribusi 15 persen dengan balasan pengembang menanggung biaya penggusuran di DKI. Menurut Ahok, bila pengembang membangun atau membiayai fasilitas umum seperti rusun dan jalur inspeksi, hal tersebut merupakan kewajiban mereka bukan barter atau tukar guling.

Surabaya - Delapan remaja tersangka pencabulan terhadap ZR (13), siswi SMP di Kota Surabaya, adalah anak di bawah umur. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan meski ada ketentuan khusus (diversi) manakala yang menjadi tersangka adalah anak di bawah umur.

Anak perempuan warga Kalibokor, Kota Surabaya itu mengaku sudah kehilangan kegadisannya sejak usia empat tahun oleh teman sepermainannya, berinisial AS yang kala itu berusia 10 tahun. Peristiwa itu terjadi setelah kedua orang tua ZR bercerai dan ibundanya ‘terperangkap’ Gang Dolly pascatertangkap basah suaminya seringkali berselingkuh dengan lelaki lain.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni Qomariyah didampingi Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lilly Djafar dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (12/5) sore menjelaskan, bahwa ZR pertama kali menjadi korban pelecehan seksual (dicabuli) ketika masih berusia empat tahun yang dilakukan oleh remaja tetangganya sendiri, berinisial AS yang saat itu berusia 10 tahun. Kendati mereka masing-masing tinggal bersama keluarganya di kawasan Kalibokor, Surabaya, namun ZR seringkali dicekoki dengan pil koplo double-L.

Lebih lanjut dikemukakan, dalam sistem peradilan anak yang baru, tersangka yang berusia 12 tahun ke bawah tidak akan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri (PN) dengan alasan mereka belum bisa dimintai pertanggungjawaban perbuatannya secara pidana. Jalan yang diambil adalah menyerahkan mereka ke pengadilan dengan dua pilihan. Pertama pembinaan dikembalikan ke orang tua dan kedua dikembalikan kepada negara dalam hal ini dititipkan ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memang khusus mengurusi mereka yang bermasalah namun berusia di bawah umur.

“Kami tetap meminta keterangan dari para tersangka yang berusia di bawah 12 tahun. Setelah itu kami serahkan ke PN. Pengadilanlah yang menentukan apakah tersangka akan diserahkan ke orang tuanya atau ke negara,” ujar AKP Yeni.

Untuk tersangka yang berusia di atas 12 tahun, menurut dia tetap dijerat dengan pelanggaran pidana. Pelanggaran hukum yang dijeratkan sebagai diatur dalam Pasal 81 dan 82 UU RI nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Ia menggarisbawahi, bahwa sistem peradilan untuk anak di bawah umur berbeda dengan sistem pengadilan untuk orang dewasa. Hukuman yang nantinya diterima pun juga akan lebih ringan dibanding hukuman untuk orang dewasa. Dalam kasus ini ada tiga orang tersangka yang berusia di bawah 12 tahun yang masih berstatus siswa SD, sedangkan lima tersangka lain berusia di atas 13 tahun yang semuanya merupakan siswa SMP.

“Ini bisa jadi merupakan pendorong penyemangat besar nyali Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang sangat antusias dalam menyusun program membubarkan lokalisasi prostitusi Gang Dolly, beberapa tahun lalu,” tambah Kompol Lilly Djafar.

Dalam pemeriksaan sementara penyidik PPA Polrestabes Surabaya terungkap, bahwa kasus pencabulan yang dialami ZR, siswi kelas 1 SMP di Surabaya itu belangsung sudah sejak lama, sesudah korban mengalami gangguan kesehatan. Korban ZR dicabuli AS sejak berusia empat tahun setelah kecanduan pil koplo Double-L yang diberikan AS. Setelah korban duduk di kelas enam SD, baru tersangka pelaku AS melakukan persetubuhan layaknya pasangan suami istri.

Hubungan layaknya suami-isteri itu mereka lakukan di sudut Stasiun KA di Ngagel, Pos Kamling dan Balai RW Kalibokor maupun di celah-celah sudut bangunan tempat pemakaman umum (TPU) Ngagel, tidak jauh dari rumah mereka. Kalau kecanduan pil koplo, korban mencari uang dengan cara apapun. Karenanya korban terkesan rela disetubuhi kedelapan tersangka pelaku dengan imbalan pil koplo yang dibeli para tersangka yang masih berstatus pelajar itu.

“Pencabulanpun dilakukan secara bergantian di tempat-tempat yang sepi di Balai RW Kalibokor, gerbong KA di Stasiun Ngagel secara bergiliran,” tandas AKP Yeni.

Sementara itu Ketua Hotline Pendidikan Surabaya, Isa Anshori di tempat terpisah sebelumnya mengemukakan, bahwa kasus asusila yang dilakukan delapan pelajar usia 9-14 tahun selama bertahun-tahun di Surabaya, seharusnya tak luput dari program Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya. Dengan banyaknya program penyimpangan perilaku, program Dindik jangan hanya fokus pada bidang akademik saja. Program penyadaran harus diarahkan mempertajam kompetensi soal perilaku dan sosial.

“Program konselor Sebaya yang dijalankan Dindik Surabaya baru sebatas seremonial. Program ini menjadikan anak sebagai konselor atau relawan bagi sesama teman di sekolah. Konselor Sebaya baru sebatas program, belum terukur. Tren peningkatan perubahan perilaku pelajar Surabaya di era global komputerisasi, sangat tinggi. Dindik jangan terjebak pada program rutin. Riset menyebutkan, bahwa handphone, internet serta televisi menjadi sumber perubahan perilaku anak yang tidak selalu positif,” tandas Isa.

Terkait informasi, Dindik bisa kerja sama dengan Kominfo karena tugas Kominfo menyangjkut pemberian perlindungan anak terkait informasi, sedangkan Dindik membangun proses penyadarannya. Dindik harus aktif menggiring sekolah untuk membangun komunikasi dengan keluarga siswa, harapannya supaya keluarg