Jakarta - Merayakan pesta demokrasi adalah puncak kegembiraan rakyat dalam   menentukan masa depan bangsanya untuk itu polri menghimbau masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif pada masa tenang pilkada 2017. Tujuannya Agar pesta demokrasi berjalan sesuai agenda sehingga nilai demokrasi bisa baik, kita berharap tidak ada konflik terjadi. Aparat  Kepolisi sangat berharap kondisi seperti itu terpenuhi.  kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin. "Polri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mewujudkan situasi tenang menjelang pilkada, akan tetapi peran masyarakat tak kalah penting untuk mewujudkan situasi yang kondusif "imbuh Boy".  Boy Rafli meminta masyarakat tidak menggelar demonstrasi pada rentang 12 hingga 14 Februari sebab polri telah mendapat informasi akan adanya aksi massa pada masa tenang, Itu kan masa tenang masa panitia untuk persiapan" tutur Boy" Dalam catatan polri bahwa pelaksanaan pilkada di 101 daerah terpantau normal, namun terdapat tiga daerah yang tergolong rawan dan menjadi sorotan ialah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Sementara di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang akan berjalan lancar, Pihaknya  telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk TNI dan Polri untuk menjamin situasi tetap aman. Selaku Mendagri saya optimistis walau pemetaan berbagai pihak ada daerah yang diindikasikan rawan,  semua pihak baik penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun tim pengamanan dan tim hukum sudah berkoordinasi. "kata Tjahjo. (MIC)

Bekasi - Bom yang ditemukan di Jalan Raya Bintarajaya VIII RT 04/RW 09, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, akan diledakkan pada saat serah terima jaga Paspampres, Minggu (11/12) besok, dan bersamaan dengan car free day.

"Rencananya akan diledakkan besok di Istana Negara," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Sabtu (10/12) malam di lokasi.

Namun, Tim Densus 88 Antiteror telah terlebih dahulu membekuk pelaku, yang diduga akan melakukan bom bunuh diri. Ketiga pelaku diamankan Densus 88 Antiteror sekitar pukul 14.00 WIB.

Para pelaku teroris tersebut adalah dua orang laki-laki dan seorang perempuan.

Mereka adalah, NS, AS dan DYN. Saat penggerebekan mereka mengontrak di Jalan Bintara Jaya VIII RT 04/RW 09, Kelurahan Bintarajaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Mereka baru lima hari mengontrak di kontrakan milik Opung Mangun.

Saat penggerebekan, di lokasi ditemukan barang bukti berupa bom yang saat ini ditangani oleh pihak Gegana Polda Metro Jaya.

Menurutnya, bom aktif yang terdapat di lokasi merupakan bom yang akan diledakkan oleh seorang "pengantin" perempuan yakni DYN (27). Dian tinggal di daerah Jatimulya RT 18/RW 06 Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sementara itu, menurut Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Pol Umar Surya Fana mengungkapkan, pihak telah melakukan evakuasi terhadap warga sekitar yang berada di radius 200 meter.

"Ini bom kimia yang belum tahu, berdampak seperti apa terhadap warga sekitar. Makanya kami evakuasi masyarakat sekitar yang berjarak 200 meter," ujar Umar.

Namun sejak pukul 20.00 WIB, warga yang dievakuasi keluar rumah, diperbolehkan masuk kembali ke dalam rumah.

Polisi kini telah menjaga di radius 10 meter atau tepat di depan pagar kos-kosan, lokasi kediaman terduga teroris.

Jakarta - Deru mesin alat berat terdengar jelas dari kejauhan. Alat berat itu tengah merapikan tanah merah di sisi jalan inspeksi Kalijodo.

Pelan tetapi pasti, keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang saat ini sedang cuti untuk kampanye, mewujudkan mimpi atlet skateboard dan BMX di Kalijodo mulai terwujud.

Di bagian tengah, para pekerja tampak berkutat dengan pekerjaannya masing-masing, mulai dari skate and BMX park, gedung serbaguna, monumen, hingga lainnya.

Sejak digusur pada Februari 2016 lalu, Kalijodo kini berubah drastis. Ada dua pembangunan, yaitu Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo di Jakarta Barat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo di Jakarta Utara.

Pembangunan yang mengalami progres paling signifikan adalah RPTRA Kalijodo. Pada sisi itu, pembangunan sudah hampir rampung. Di lokasi itu dibangun gedung serbaguna dan lapangan futsal. Untuk gedung, kini tengah dalam pembenahan di sisi dalam.

Sementara itu, lapangan futsal sudah rampung. Lapangan itu memakai rumput khusus. Di kedua sisinya juga sudah ditaruh gawang futsal.
Selain itu, taman, tangga, serta tempat duduk juga sudah rampung dikerjakan. Di antara RPTRA dan RTH dibangun jembatan penyeberangan setinggi lima meter. Jembatan itu juga untuk memudahkan keluar masuk kendaraan dari rumah pompa Kalijodo.

Memasuki RTH, dibangun juga bangunan serbaguna. Di dalam bangunan tersebut dibangun mushala, toilet, dan tempat untuk usaha mikro. Di depan bangunan itu terhampar skate and BMX park.

Pembangunan fasilitas olahraga ekstrem itu kini pada tahap penghalusan. Hampir di setiap sisi rintangan sudah berbentuk. Setelah itu di belakangnya kini sudah di bangun taman. Taman itu ditanam pohon dan diberikan jalan lebih kurang selebar empat meter. Selain itu, sudah dibangun tujuh kios hingga ke sisi utara RTH Kalijodo.

"Nanti di tiap kios juga akan ada outdoor fitness," kata kontraktor pembangunan Kalijodo yang tak mau disebutkan namanya tersebut di Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).

Jakarta  - Sekretaris Jenderal DPD Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian membuktikan ucapan tentang indikasi makar yang dirancang sekelompok masyarakat. Novel meminta Tito menyebut nama kelompok yang berencana menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo.

“Polri jangan blunder. Tunjuk dan sebutkan siapa yang mau buat makar,” kata dia saat dihubungi Tempo, Senin 21 November 2016. “Yang jelas, FPI tidak pernah punya agenda menggulingkan Jokowi.”

Tito dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengendus adanya sekelompok masyarakat yang berencana menggulingkan pemerintah Joko Widodo. Mereka ditengarai bakal menggalang massa untuk menduduki dan “menguasai” gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 November mendatang.

Novel membantah dugaan adanya pengerahan massa untuk demo 25 November. Menurut dia, FPI hanya akan berunjuk rasa pada 2 Desember. Aksi damai itu dilakukan dengan doa dan zikir bersama di Bundaran Hotel Indonesia hingga jalan Semanggi-Sudirman. Massa akan yang mengikuti “Aksi Bela Islam III” itu diklaim lebih besar dibanding jumlah peserta demo 4 November lalu yang memprotes dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rencananya, demonstran melakukan salat Jumat bersama di sepanjang jalan tersebut. Pengunjuk rasa tak akan bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Istana Negara, ataupun Monumen Nasional. Mereka juga tak bakal berorasi. “Kami hanya ingin berdoa untuk negeri Indonesia sekaligus memperingati Maulid Nabi. Kami juga berdoa supaya Ahok bisa segera ditahan dan dijebloskan ke penjara,” ujar Novel.

Sedangkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyatakan lembaganya tidak menyetujui demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Demonstrasi tersebut justru kontraproduktif karena dianggap mengintervensi penegak hukum agar menahan Ahok. "Penegakan hukum seharusnya tidak diintervensi baik oleh penguasa maupun massa," kata dia.

Ihwal indikasi demo mengarah ke makar, Abdul menganggap komentar Tito itu berlebihan. "Saya tidak yakin umat Islam akan melakukan itu (makar)," kata dia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini, lewat siaran pers mengimbau warga NU tidak berunjuk rasa atas perkara Ahok. Masyarakat diminta menghormati proses hukum yang berlangsung.

Adapun Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Muhammad Zaitun Rasmin, tak menganjurkan umat Islam berunjuk rasa soal perkara penistaan agama oleh Ahok.  "MUI memang tak menganjurkan, tapi kami juga tak bisa melarang," ujar dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta polisi tidak menimbulkan kegaduhan terkait dengan informasi dugaan makar. Menurut Didik, bila polisi menduga ada pihak yang mengganggu keamanan negara, tidak perlu ada wacana. "Langsung saja ambil tindakan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan polisi mengetahui sejumlah pertemuan yang dilakukan beberapa kelompok yang merencanakan makar. “Nanti pada waktunya kami akan panggil mereka. Tunggu saja," ujar dia.(tempo.co)

Jakarta -  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar membenarkan bahwa usai dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan berpangkat Jenderal.

Hal tersebut, kata dia, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Sudah naik menjadi Jenderal, dinaikkan berdasarkan Keppres," ujar Boy saat dihubungi, Jumat (9/9/2016) malam.

Menurut Boy, kenaikan pangkat tersebut lazim karena Budi Gunawan masih berstatus aktif di kepolisian.

Dengan demikian, di Indonesia terdapat dua jenderal polisi, Budi dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Tidak masalah dengan itu," kata Boy.

Seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat petang, Budi tampak menggunakan seragam dengan bintang empat di pundaknya.

"Alhamdullilah hari ini saya sudah secara resmi menjadi Kepala BIN sekaligus dinaikkan pangkat menjadi Jenderal Polisi bintang empat. Tentu amanah ini akan saya tunjukkan lewat pengabdian terbaik sebagai prajurit Bhayangkara sejati, jiwa raga saya untuk merah putih dan NKRI," kata Budi kepada wartawan usai pelantikan.

Status itu berlaku sampai Budi pensiun pada akhir tahun 2017 mendatang. (kc)