, , , , ,

    Jakarta - Penyadapan SBY masih menjadi topik permbicaraan hangat. Keterangan tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang pengadilan terkait adanya percakapan via telepon antara Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY diyakini tidak sembarangan dan pasti berdasarkan alat bukti, menurut politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (1/2 mengatakan bahwa kalau memang pihak yang merasa,  tidak melakukan itu silakan lakukan upaya hukum, Dalam hal ini tentu pengacara yakin punya dasar bukti. "ujarnya"  Jadi apabila nantinya ada pihak yang menghendaki Ahok untuk memunculkan bukti rekaman di pengadilan kata Junimart maka hal itu tidak bisa dilakukan,  sebab perkara tersebut masuk ranah pidana umum dan bukan korupsi yang mengenal istilah pembuktian terbalik. Dasarnya, tentu Ahok dan pengacara sudah punya satu benteng, mereka punya strategi, apalagi pengacara-pengacaranya handal, ya kita tunggu saja perkembangan di akhir persidangan". Junimart menambahkan bahwa PDI Perjuangan melalui tim badan hukum masih menunggu laporan detail dari kuasa hukum Ahok,seandainya ternyata laporan percakapan itu ditemukan maka internal partai akan langsung mengkajinya, kami yang tunjuk para pengacara itu untuk menangani perkara Pak Ahok, maka saya yakin tidak perlu kita kroscek lah, karena dalam meeting-meeting kita selalu katakan mereka harus bicara yang benar.  sesuai dengan fakta" tandasnya".(OL)

    , , , ,

    Jakarta - Nyali para penyelundup di lautan terhadap aparat penegak hukum tidak kunjung surut bayangkan aksi mereka dalam memasukkan barang secara ilegal kian rapih. Contoh yang dialami personel kapal patroli BC-10002 dan BC-20002 di perairan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diserang saat menjalankan tugas pada Sabtu (28/1) dini hari yang mana kelima petugas dari kapal patroli BC-10002 mengalami luka serius.  Akibatnya seorang petugas terluka parah akibat pendarahan di kepala.
    Peristiwa itu berawal saat KM Nur Aflah yang membawa 700 karung pakaian bekas dari Port Klang Malaysia,  hendak dihentikan oleh kapal patroli BC-10002. Saat itu petugas justru mendapatkan serangan dari para penyelundup berupa lontaran bom molotov lempengan besi, dan batu. Mendapat serangan demikian petugas meminta bantuan dari kapal patroli lain. Peristiwa ini membuat beberapa petugas yang kaget dan  tidak bisa menghindari lontaran bom molotov sehingga baju seragam mereka terbakar. Beruntung Bala bantuan berupa Kapal patroli BC-20002 pun tiba di lokasi, ternyata yang terjadi perlawanan justru semakin menggila, saat petugas hendak menjauh sejumlah speedboat dengan sekitar 60 awak datang entah dari mana melaju mengejar kapal patroli. Terlihat beberapa speedboat yang berisi massa datang entah dari mana dengan kecepatan tinggi, jadi mau tidak mau kami menghindar. Kata salah seorang petugas kapal Patroli Laut (Patla) BC-20002 Gerardo, 35, saat ditemui Awak Media Jumat 3/2/17. Kabid Penindakan dan Sarana Operasi (PSO) Kanwil DJBC Khusus Kepri Raden Evy Suhartantyo mengaku geram melihat aksi perlawanan penyelundup yang kian nekat dan brutal.  Aparat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengamankan kerugian negara, tetapi aksi kali ini mereka lebih nekad memang sebelumnya mereka pernah melakukan penyerangan terhadap petugas akan tetapi kali ini mereka telah mempersiapkan "ujarnya". Evy menambahkan bahwa para penyelundup juga berupaya menghilangkan barang bukti sehingga idak ada yang berhasil diamankan. Satu unit kapal dibakar dan dan ditenggelamkan. Perbuatan menghilangkan jejak ini membuktikan mereka sudah berani mengambil risiko dalam melakukan aksinya. "ucapnya".

    , , , , ,

    Jakarta - Merayakan pesta demokrasi adalah puncak kegembiraan rakyat dalam   menentukan masa depan bangsanya untuk itu polri menghimbau masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif pada masa tenang pilkada 2017. Tujuannya Agar pesta demokrasi berjalan sesuai agenda sehingga nilai demokrasi bisa baik, kita berharap tidak ada konflik terjadi. Aparat  Kepolisi sangat berharap kondisi seperti itu terpenuhi.  kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin. "Polri telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mewujudkan situasi tenang menjelang pilkada, akan tetapi peran masyarakat tak kalah penting untuk mewujudkan situasi yang kondusif "imbuh Boy".  Boy Rafli meminta masyarakat tidak menggelar demonstrasi pada rentang 12 hingga 14 Februari sebab polri telah mendapat informasi akan adanya aksi massa pada masa tenang, Itu kan masa tenang masa panitia untuk persiapan" tutur Boy" Dalam catatan polri bahwa pelaksanaan pilkada di 101 daerah terpantau normal, namun terdapat tiga daerah yang tergolong rawan dan menjadi sorotan ialah DKI Jakarta, Aceh, dan Papua. Sementara di tempat terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang akan berjalan lancar, Pihaknya  telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait termasuk TNI dan Polri untuk menjamin situasi tetap aman. Selaku Mendagri saya optimistis walau pemetaan berbagai pihak ada daerah yang diindikasikan rawan,  semua pihak baik penyelenggara (KPU dan Bawaslu) maupun tim pengamanan dan tim hukum sudah berkoordinasi. "kata Tjahjo. (MIC)

    , , ,

    Jakarta - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan menemui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di rumahnya di Koja Jakarta Utara Rabu malam, 1 Februari 2017. Kapolda Iriawan datang bersama beberapa anggotanya, Turut juga Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddhy Lhaksmana, kemudian Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terlihat datang beberapa saat kemudian. " Pertemuan ini adalah silaturahmi dengan Ketua MUI yang berkomitmen menjaga situasi agar kondusif,  "kata Kapolda Iriawan melalui keterangan tertulis. Pada persidangan perkara dugaan penodaan agama Selasa, 31 Januari 2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa menyatakan akan memproses Ma’ruf secara hukum terkait dengan kesaksian Ma’ruf di pengadilan, Ahok menilai banyak kejanggalan dari kesaksian Ma’ruf yang memberatkannya sehingga Ahok meragukan obyektivitas Ma’ruf karena menduga Ma’ruf terafiliasi dengan salah satu lawan politik Ahok dalam Pilkada 2017. Pada persidangan pada Selasa lalu itu tim kuasa hukum Ahok juga mencecar Ma’ruf tentang hubungannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Kuasa hukum menanyakan pertemuan Ma’ruf dengan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 7 Oktober 2016,  Ma’ruf tidak membantah pertemuan itu, Namun imea nyangkal memberikan dukungan kepada anak SBY itu. Atas pernyataan tersebut Ahok meminta maaf kepada Ketua MUI itu dan menarik ucapannya soal akan melaporkan Ma’ruf ke polisi, Saya meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin apabila terkesan memojokkan beliau".  Ucap Ahok dalam keterangan tertulis Rabu, 1 Februari 2017. Selain itu Ahok juga mengatakan dia menghormati Ma’ruf sebagai sesepuh NU atau Nahdlatul Ulama.  Ahok mengaku hendak melaporkan saksi pelapor tapi bukan Ma'ruf Amin, Ahok mengakui memiliki hubungan baik dengan kalangan NU karena kerap dibela.

    , , ,

    Jakarta - Menjadi sorotan publik. Kehadiran  Antasari Azhar mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam debat Pilkada DKI kedua di Gedung Bidakara Jakarta Selatan, 27 Januari 2017 lalu itu tengah menjadi perbincangan di kalangan politik bahkan masyarakat kebanyakan. Aanalis politik Universitas Indonesia Donny Gahral Adiansyah menganggapnya sebagai simbol dimulainya babak baru pertarungan terbuka menuju kekuasaan 2019 antara kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Sukarnoputri.  Kehadiran Antasari Azhar dalam debat pilkada DKI kedua kemarin menjadi salah satu indikasi bahwa pertarungan menuju 2019 sudah dimulai. "kata Donny". Eks Ketua KPK di era pemerintahan SBY itu tersangkut kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen selaku Direktur PT Rajawali Putra Banjaran,  Antasari dituduh terlibat pembunuhan Nasrudin pada 2009 dengan motif cinta segitiga,  Ia dituding menjadi otak pembunuhan berencana dan divonis 18 tahun penjara. Antasari Azhar bebas bersyarat pada Kamis, 10 November 2016, ia divonis 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin pada Februari 2009, Sejak ditahan pada 2010  Antasari mendapat remisi 4,5 tahun. Selain itu pada Januari ini Presiden Joko Widodo mengabulkan permintaan grasi yang diajukan Antasari, Grasi itu dikabulkan melalui keputusan presiden yang berisi pengurangan masa hukuman selama enam tahun, Antasari pun dinyatakan bebas murni sehingga "2/3 masa hukumannya sudah selesai kan, jadi pas (dikurangi 6 tahun). Bebas murni." ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Istana Kepresidenan. Rabu, 25 Januari 2017, setelah itu Antasari Azhar bertemu dengan Jokowi, pertemuan  keduanya digelar di Istana Merdeka pada Kamis sore, 26 Januari 2017. Satu hari kemudian Antasari hadir dalam debat Pilkada DKI kedua, ia duduk di barisan pendukung pasangan calon Ahok-Djarot, Tentu saja hal itu mendapat sorotan publik.! Kemudian segera meluncur pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bahwa ada kemungkinan Antasari bergabung dengan PDIP,  Hasto mengatakan Pak Antasari menyatakan banyak kecocokan dengan gagasan-gagasan yang diperjuangkan PDI Perjuangan. " katanya, Minggu, 29 Januari 2017. Antasari pun mensinyalir akan mengungkapkan kembali kasusnya. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Antasari memang sedang didalami lagi dan ditelusuri lagi terkait apa saja yang memang bisa dipidanakan.  ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto"  ia mengatakan polisi akan meninjau bahan perkara seperti saksi dan barang bukti,  Apakah masih bisa lagi untuk diperkarakan dalam proses tindak pidana". Roy Suryo selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat meyakini SBY akan membantu Antasari membongkar kasus pembunuhan terhadap Nasrudin,  "Saya percaya Pak SBY tidak mendiamkan begitu saja" ujar Roy" Rabu, 25 Januari. Roy Suryo meminta semua pihak tidak menganggap Ketua Umum Partai Demokrat itu memiliki kewenangan seperti dulu saat masih menjabat orang nomor satu di Tanah Air  "Kebetulan Pak SBY adalah warga biasa,  Jadi, kalau warga biasa tentu power tidak lagi sebesar ketika menjabat" katanya". Informasi terakhir PDIP mendukung Antasari maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Selatan dalam pilkada tahun depan.

    , ,

    Jakarta - Suhu politik indonesia kembali memanas. Menurut Analis politik dari Universitas Indonesia Donny Gahral Adiansyah menengarai Presiden Joko Widodo masih konsisten di posisinya sebagai kepala negara yang berdiri di atas semua kepentingan dan golongan, meski suhu politik belakangan ini terus memanas hal itu bukan pada keriuhan pilkada DKI 2017 tetapi cenderung pada pilpres 2019. Secara spesifik Donny menekankan bahwa pertarungan di 2019 itu antara kekuatan kubu Cikeas dan Teuku Umar, dimana tempat presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden kelima Megawati Soekarnoputri,  Keduanya merupakan tokoh nasional yang merepresentasikan dua partai besar yaitu Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Pertarungan  pada pilgub DKI yang mengusung Agus-Sylvi kemudian  Ahok-Djarot dan Anies-Sandi makin meyakinkan Donny Gahral Adiansyah terdapat indikasi Cikeas versus Teuku Umar "Cukup jelas ujar Donny." Sinyalemennya jelas. Dana yang dikucurkan untuk kampanye ini sangat  besar sementara penggalangan opini secara massif dan signifikan pun sudah terang benderang" tuturnya", Sikap Jokowi menurut Donny masih konsisten menunjukkan tanggung jawabnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan Presiden Jokowi harus berani memukul mundur siapa pun yang mengancam keutuhan kebangsaan dan kebinekaan ".jelasnya"
    Indokator memanasnya suhu politik tanah air menurut Donny  tidak akan mereda.  Meskipun SBY dan Presiden Jokowi bertemu publik justru akan menilai SBY bernegosiasi dengan Jokowi untuk kepentingan politik jangka pendek. tambah Donny". Sementara Jokowi diharapkan tentunya harus berada di posisi berdiri di semua pihak dan golongan. Terkait dengan posisinya sekaligus sebagai petugas partai menurut Donny Jokowi pintar memposisikan diri. Sebagai presiden Jokowi mengemban tugas kenegaraan bukan kepartaian meski tak menutup kemungkinan keduanya beririsan.  "katanya".  Kondisi memanas politik menuju 2019 Donny berharap pula agar Jokowi mengedepankan politik kenegaraan, Artinya pertarungan Jokowi adalah kepada siapa saja yang berdiri di seberang kepentingan negara dan bangsa. imbuh Donny.

    , ,

    Jakarta - Informasi Hoax yang beredar di media sosial belakangan ini dan sulit untuk di bendung  sehingga membuat banyaknya pihak turut prihatin,  Ketua Umum Partai Gerindra salah satunya Prabowo Subianto mengaku kalau saat ini informasi hoax  sedang merasuk di Indonesia.  Prabowo mengatakan hal itu merupakan efek  dari kemajuan teknologi informasi yang kebablasan dan tidak manage dengan baik jadi risiko sekarang ya memang demikian akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Mudahnya  untuk membuat info  hoax dan terjadi  di seluruh negara dibelahan dunia ini.  Contoh salah satu adalah saya sering jadi korban berita hoax,  " kata Prabowo kepada media masa di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017). atas kejadian tersebut  Prabowo meminta masyarakat untuk waspada saat membaca berita,  dan jangan  mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumber informasinya. "pungkas Eks Danjen Kopassus itu"

⬆
Top